Anggota Komisi IX DPR RI Irgan Chairul Mahfiz Foto : Mastur/mr

Menjelang peringatan Hari Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2019, biasanya ditandai berbagai kegiatan masyarakat yang ikut bergembira dan terkadang mengisi dengan minum-minuman keras dan pesta-pesta yang tidak produktif. Anggota Komisi IX DPR RI Irgan Chairul Mahfiz mengingatkan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk melakukan pengawasan yang ketat, bahkan inspeksi mendadak (sidak), agar peredarannya tidak mengganggu ketertiban.

“Bahkan BPOM perlu melakukan sidak-sidak di tempat-tempat tertentu agar penjualan minuman keras tidak di tempat-tempat yang mudah dikonsumsi oleh anak-anak usia belum cukup umur, sebab sangat berbahaya.  Dampak miras akan menimbulkan peningkatan tingkat kriminalitas,” tandas Irgan saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Kota Tangeran Selatan, Provinsi Banten, baru-baru ini.

Menurut Irgan, sidak juga perlu dilakukan terhadap makanan atau minuman dalam parcel, sebab akan meningkat peredarannya di malam tahun baru, sehingga perlu dilakukan pengawasan ketat. Pasalnya dalam kemasaan yang  sudah terbungkus kemungkinan adanya makanan yang sudah kedaluarsa atau illegal atau bahkan tidak layak dikonsumsi, maka bisa mengganggu kesehatan masyarakat.

“Kita khawatir misalnya ada makanan dan minuman yang beracun serta tidak layak dikonsumsi, pasti membahayakan kesehatan,” tandas legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Di bagian lain, ia menyatakan prihatin kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan yang masih menumpang atau belum memiliki kantor. Padahal APBD Tangsel cukup besar jumlahnya, mencapai Rp 3 triliun lebih. Alangkah baiknya Pemkot Tangsel bisa menyegerakan pembangunan gedung yang permanen bagi Disnaker atau bisa ditempatkan di kantor Pemkot yang cukup representatif.

Ditambahkan legislator dapil Banten itu bahwa gedung atau kantor juga merupakan supporting untuk meningkatkan kinerja. Kalau punya kantor sendiri kerjanya bisa lebih baik, sementara kantor yang menumpang itu berpindah tempat bisa membuat repot.

“Pemkot bisa menyegerakan Dinas Ketenagakerjaan maupun SKPD lainnya yang belum memilki kantor yang tetap, bisa diusahakan secepatnya. Dan kepada teman-teman DPRD Tangsel bisa menyutujui, andaikata Pemkot merencanakan pembangunan kantor-kantor yang permanen kepada dinas-dinas guna meningkatkan kinerjanya,” pungkasnya. (mp/sf)